Pendirian PT Perorangan

PT Perorangan adalah bentuk badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang, khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). PT Perorangan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha dengan tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor.

• Pendiri adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
• Merupakan pelaku usaha mikro atau kecil.
• Memiliki modal dasar maksimal Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha).
• Alamat domisili usaha jelas dan sesuai peruntukan zona usaha.

• Tanggung jawab terbatas: Risiko hanya terbatas pada modal yang disetor.
• Resmi diakui secara hukum: Mempermudah akses pendanaan atau kerja sama bisnis.

• Tergantung paket pendirian yang anda pilih

• Pemilik PT Perorangan dapat kehilangan status perlindungan hukum atau dikenakan denda administratif sesuai ketentuan pemerintah.

• Tidak. PT Perorangan hanya didirikan dan dimiliki oleh satu orang. Jika ingin menambahkan pemegang saham, PT Perorangan harus diubah menjadi PT biasa.

• Menyusun dan menyimpan laporan keuangan sederhana setiap tahun.
• Membayar pajak sesuai kewajiban usaha.
• Mematuhi peraturan yang berlaku terkait jenis usaha yang dijalankan.

• Jumlah pendiri: PT Perorangan hanya memerlukan satu pendiri, sedangkan PT biasa minimal dua.
• Proses pendirian: PT Perorangan tidak harus memerlukan akta notaris, sementara PT biasa wajib menggunakan akta notaris.
• Modal dasar: PT Perorangan lebih fleksibel, tanpa batasan minimal modal dasar yang besar.

• Pendiri adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
• Merupakan pelaku usaha mikro atau kecil.
• Memiliki modal dasar maksimal Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha).
• Alamat domisili usaha jelas dan sesuai peruntukan zona usaha.

• Pelaku usaha kecil dan mikro yang ingin memiliki badan hukum resmi.
• Individu yang ingin menjalankan usaha dengan perlindungan hukum namun dengan proses pendirian sederhana.