Pengurusan PKP

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha atau badan usaha yang dikenai kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang atau jasa yang mereka jual.

• Pengusaha atau badan usaha dengan peredaran bruto (omzet) lebih dari Rp4,8 miliar per tahun.
• Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

• Dapat mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.
• Memberikan kepercayaan lebih kepada pelanggan karena menunjukkan legalitas usaha.
• Memenuhi kewajiban perpajakan yang diatur oleh Undang-Undang.

• Mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
• Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan BKP atau JKP.
• Membuat Faktur Pajak untuk setiap transaksi.
• Melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan.

• Daftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat usaha terdaftar.
• Siapkan dokumen seperti KTP, NPWP, SIUP/NIB, dan dokumen lain sesuai permintaan KPP.
• Isi formulir permohonan pengukuhan PKP.
• Tunggu verifikasi dari petugas pajak.

Jika tidak mau ribet, bisa menggunakan jasa dari queetrust

• Faktur Pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur ini dapat berbentuk elektronik (e-Faktur) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Pajak Masukan: PPN yang dibayar PKP saat membeli BKP/JKP dari PKP lain.
• Pajak Keluaran: PPN yang dipungut PKP saat menjual BKP/JKP kepada pelanggan.

• Pengusaha tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau tindakan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

• Tidak wajib, tetapi jika pengusaha kecil ingin memilih menjadi PKP, mereka dapat mengajukan pengukuhan sebagai PKP secara sukarela.

• PKP dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Masa PPN.